Komite Rakyat Bersatu (Jogjakarta) Tolak Pemilu

Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) berunjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Minggu (5/4). Mereka menilai Pemilu 2009 tidak demokratis dan diracuni oleh politik uang yang merusak moral masyarakat. Kompas/Wawan H Prabowo

Partai Hanya Mengumbar Janji Palsu

Senin, 6 April 2009 | 18:23 WIB
Yogyakarta, Kompas - Sekitar 40 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, Minggu (5/4), berunjuk rasa di bunderan Universitas Gadjah Mada. Mereka menolak Pemilu 2009 dan menyerukan segera diwujudkannya pemerintahan anti-imperialisme.

Komite Rakyat Bersatu (KRB) yang terdiri atas 10 elemen menilai, Pemilu 2009 bukan solusi tepat menangani permasalahan yang terjadi selama ini. Pemilu masih didominasi reformis-reformis gadungan, sisa- sisa Orde Baru yang bekerja bukan atas kepentingan rakyat kecil melainkan kepentingan pribadi dan golongan.

"Para peserta pemilu adalah aktor-aktor pembuat masalah di negeri ini sehingga disangsikan keseriusannya dalam mengurus Indonesia. Bagi rakyat miskin, Pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elite yang bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar Andi Suli, salah seorang orator KRB.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan KRB adalah kesengsaraan rakyat kecil akibat kebijakan yang keliru dari penguasa yang cenderung tunduk pada permainan asing. Krisis ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran yang kian melonjak, hingga penjualan aset bangsa menjadi bukti ketidakmampuan penguasa.

"Belajar dari pengalaman, Pemilu 2009 (kembali) menghasilkan pemerintahan yang akan memperparah krisis dan kerugian rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar isu kemandirian ekonomi, tidak menutup kemungkinan bahwa alat politik (partai dan tokoh) justru akan mendukung politik utang dan obral kekayaan terhadap bangsa asing," tutur Andi Permana dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin.

Tidak demokratis

Koordinator umum aksi, Mutiara Eka Pratiwi, mengemukakan, pemilu tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat, melainkan justru memperkuat cengkeraman penjajah asing. Karena itulah, ada beberapa alasan, menurut KRB, yang menjadikan Pemilu 2009 harus ditolak.

Antara lain, pemilu dianggap tidak demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat. Masalah ini tampak sejak dari undang- undang, proses persiapan, hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Partai yang didirikan oleh wong cilik gagal, sebaliknya partai milik orang berduit bisa melenggang maju.

Menurut KRB, partai-partai yang ada saat ini terus saja mengumbar janji palsu. Mereka tidak pernah bertanggung jawab bahkan terkesan cuci tangan terhadap dosa-dosa masa lalu. Sebaliknya, tidak ada satu partai baru yang benar-benar bersih dan berasal dari gerakan rakyat.

Fakta lainnya yang mendukung ketidakpercayaan rakyat adalah angka golput yang semakin tinggi sehingga menjadikan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram. (WER)

Bagikan Artikel ini