Tuntut Pembebasan Aktivis PMII Yang Ditahan Polresta Mojokerto
MOJOKERTO - Puluhan orang aktivis yang tergabung dalam Dewan Harian Politik Rakyat Miskin Mojokerto (DHK PPRM-Mojokerto) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkot Mojokerto, kemarin (24/2). Pendemo yang berasal dari gabungan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent, SPI Mojokerto, Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM) serta BEM Unimas ini menyerukan delapan tuntutan, termasuk pembebasan Miftah, aktivis PMII yang menjadi tersangka saat menggelar demo di Pemkot Mojokerto November 2008 lalu. Saat ini Miftah masih ditahan karena kasus itu.
Selain itu, para pendemo menyerukan agar pemerintah menghentikan aksi PHK yang dilakukan berbagai perusahaan besar di Indonesia terutama di wilayah Mojokerto.
Sekretaris DHK PPRM Mojokerto, Toyik Kusairin mengatakan, dengan mengeluarkan SKB 4 menteri, pemerintah SBY-KALLA semakin tegas menunjukkan posisi keberpihakannya kepada para pemilik modal dan buka kepada rakyat miskin. ''Inilah bukti kegagalan rezim yang anti rakyat miskin,'' ungkapnya kemarin.
Selain itu, tambah Toyik, semua solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi hanya menambah semakin berat beban kehidupan rakyat miskin. ''Para elite politik dan partai-partai yang selalu mengobral janji kosong, semakin sibuk membangun profil dengan menipu rakyat demi perebutan kekuasaan mereka di pemilu April mendatang. Peserta pemilu adalah partai yang telah gagal menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan. Anggota ABM justru menjadi tersangka kriminalitas dari rakyat,'' ujarnya.
Ia menambahkan, dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah tidak pernah sama sekali mengajak rakyat untuk bersama-sama menyelesaikan. ''Ada delapan poin yang kita serukan dalam aksi ini, stop PHK, turunkan harga kebutuhan poko dan barang, upah layak nasional, pendidikan dan kesehatan gratis, tolak sistem kerja kontrak, hentikan penggarukan pengamen, bebaskan kawan Miftah dan hentikan kriminalitas terhadap aktivis gerakan rakyat,'' jelasnya.
Perwakilan Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM), Abdi mengatakan, Pemilu 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 9 April nanti tidak akan mengubah nasib kaum miskin. Ia menyatakan, para wakil rakyat yang mencalonkan diri hanyalah orang gagal. ''Masih banyak pendidikan dan kesehatan mahal, persoalan rakyat miskin masih banyak, pemilu tidak dapat merubah nasib kaum miskin,'' terangnya saat berorasi di depan Pemkot Mojokerto.
Dalam aksinya, aktivis DHK PPRM Mojokerto melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Mojokerto menuju Pemkot Mojokerto dengan berjalan miring sambil menyanyikan lagu perjuangan. Di depan kantor pemkot, para aktivis berorasi dengan membawa spanduk dan poster secara bergantian. Puas berorasi, para pendemo kembali longmarch ke TMP Mojokerto.
Aksi ini juga dilakukan untuk menuntut pembebasan rekan mereka, Miftah yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kota Mojokerto sejak dua minggu lalu. Miftah dianggap oleh pihak kepolisian telah melakukan penghasutan saat berlangsungnya demonstrasi di halaman depan kantor wali kota Mojokerto. Ia dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena ia sebagai koordinator aksi saat itu. (ang/yr)
Selain itu, para pendemo menyerukan agar pemerintah menghentikan aksi PHK yang dilakukan berbagai perusahaan besar di Indonesia terutama di wilayah Mojokerto.
Sekretaris DHK PPRM Mojokerto, Toyik Kusairin mengatakan, dengan mengeluarkan SKB 4 menteri, pemerintah SBY-KALLA semakin tegas menunjukkan posisi keberpihakannya kepada para pemilik modal dan buka kepada rakyat miskin. ''Inilah bukti kegagalan rezim yang anti rakyat miskin,'' ungkapnya kemarin.
Selain itu, tambah Toyik, semua solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi hanya menambah semakin berat beban kehidupan rakyat miskin. ''Para elite politik dan partai-partai yang selalu mengobral janji kosong, semakin sibuk membangun profil dengan menipu rakyat demi perebutan kekuasaan mereka di pemilu April mendatang. Peserta pemilu adalah partai yang telah gagal menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan. Anggota ABM justru menjadi tersangka kriminalitas dari rakyat,'' ujarnya.
Ia menambahkan, dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah tidak pernah sama sekali mengajak rakyat untuk bersama-sama menyelesaikan. ''Ada delapan poin yang kita serukan dalam aksi ini, stop PHK, turunkan harga kebutuhan poko dan barang, upah layak nasional, pendidikan dan kesehatan gratis, tolak sistem kerja kontrak, hentikan penggarukan pengamen, bebaskan kawan Miftah dan hentikan kriminalitas terhadap aktivis gerakan rakyat,'' jelasnya.
Perwakilan Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM), Abdi mengatakan, Pemilu 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 9 April nanti tidak akan mengubah nasib kaum miskin. Ia menyatakan, para wakil rakyat yang mencalonkan diri hanyalah orang gagal. ''Masih banyak pendidikan dan kesehatan mahal, persoalan rakyat miskin masih banyak, pemilu tidak dapat merubah nasib kaum miskin,'' terangnya saat berorasi di depan Pemkot Mojokerto.
Dalam aksinya, aktivis DHK PPRM Mojokerto melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Mojokerto menuju Pemkot Mojokerto dengan berjalan miring sambil menyanyikan lagu perjuangan. Di depan kantor pemkot, para aktivis berorasi dengan membawa spanduk dan poster secara bergantian. Puas berorasi, para pendemo kembali longmarch ke TMP Mojokerto.
Aksi ini juga dilakukan untuk menuntut pembebasan rekan mereka, Miftah yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kota Mojokerto sejak dua minggu lalu. Miftah dianggap oleh pihak kepolisian telah melakukan penghasutan saat berlangsungnya demonstrasi di halaman depan kantor wali kota Mojokerto. Ia dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena ia sebagai koordinator aksi saat itu. (ang/yr)
Belum ada Komentar untuk "Tuntut Pembebasan Aktivis PMII Yang Ditahan Polresta Mojokerto"
Posting Komentar